Mengapa Harus Ekonomi Syariah? (Bagian 1)

(foto: http://tanbihun.com/)

Adakah ekonomi yang khas Islam? Adakah paradigma yang membedakannya dengan Kapitalisme? Atau dengan Sosialisme? Falsafah kepemilikan adalah salah satu perbedaan mendasar dalam ketiga sistem ekonomi ini.

Abram Bergson dalam “Productivity and The Social System, the USSR and The West” medefinisikan Sosialisme sebagai sistem kemasyarakatan yang didalamnya kepemilikan alat-alat produksi secara dominan dikuasai oleh negara. Sementara Kapitalisme dinyatakan sebagai sistem kemasyarakatan yang didalamnya kepemilikan alat-alat produktif bersifat campuran (antara milik swasta dengan milik negara) dengan kehadiran sektor swasta lebih substansial. Jadi, Kapitalisme memang berbeda bahkan berkebalikan dengan sistem Sosialisme.

Lalu, bagaimana halnya dengan sistem ekonomi Islam? Di dalam ‘Economics Teaching of Prophet Muhammad, A Select Anthology of Hadist Literature on Economics’, Muhammad Akram Khan menunjukkan paradigma kepemilikan yang khas Islami, melalui sebuah hadist shahih yang berasal dari kitab-kitab ‘Shahih Bukhari’, ‘shahih Muslim’, dan ‘Sunan At Tirmidzi’. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW menyatakan :

“Seluruh kaum muslimin bersyarikat (bersama-sama memiliki) tiga sumber daya, yaitu sumber daya air, sumber daya hutan, dan sumber daya api atau energi. Dan harganya Haram”.

Segala sesuatu di alam semesta ini adalah mutlak milik Allah. Sejalan dengan itu, nalar pun mengajarkan bahwa asal  usul hak kepemilikan sesuatu benda adalah berasal dari si pencipta tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

“Kepunyaan Allah-lah segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi” (Al Baqarah ayat 284).

Karena itu, hakikatnya kepemilikan manusia bersifat nisbi atau relatif. Ia merupakan amanh dari Allah SWT. Namun sekalipun nisbi, Islam mengajarkan bahwa kepemilikan manusia tersebut bersifat sakral/suci. Sedemikian sehingga seseorang yang mati dalam rangka mempertahankan hak miliknya dari jarahan seorang perampok, dinyatakan berstatus mati syahid.

Sistem Ekonomi Berkeadilan

Nama lain Sistem Ekonomi Islam, sering disebut juga dengan Sistem Ekonomi Syariah. Atau kerapkali dipakai istilah lain yang lebih generik, yaitu Sistem Ekonomi Berkeadilan. Keadilan adalah fondasi dan pilar utama rancang bangun Sistem Ekonomi Islam.

Di dalam Al-Hisbah fi al-Islam’, Syaikh Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa keadilan adalah aturan main dalam segala urusan tanpa kecuali. Ketika urusan dunia ditegakkan dengan keadilan, tegaklah dunia itu, meskipun penghuninya kafir dan di akhirat tidak akan memperoleh apapun. Sebaliknya, jika tidak ditegakkan dengan keadilan, hancurlah dunia itu, meskipun penghuninya beriman dan dapat memperoleh pahala akhirat dari imannya.

Jadi wujud kongkret dari pelaksanaan Sistem Ekonomi Islam adalah tegaknya keadilan dalam segenap aspek, dari hulu sampai ke hilir, dalam produksi, distribusi maupun konsumsi. Dalam setiap transaksi bisnis, dalam setiap jenis investasi, dalam setiap akad perjanjian kerja sama bisnis.

Sejalan dengan itu, Syaikh Abul A’la Al-Maududi pun menyimpulkan bahwa sokoguru dari Sistem Ekonomi Islam terkandung dari kalimat sederhana yang universal ini :

“agar harta itu jangan hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja di antara kalian” (Al-Hasyr ayat 7-8)

Pada gilirannya, ini akan menggerakkan sektor riil, menumbuhkembangkan sektor perdagangan, memacu investasi, membuka lebar-lebar berbagai jenis lapangan pekerjaan, dan pada akhirnya menguatkan fundamental perekonomian negara. (bersambung)

Disarikan dari diskusi ekonomi Islam bersama Samsoe Basaroedin yang diselenggarakan LPES.